peraturan pemerintah tentang larangan merokok. 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (selanjutnya disingkat KTR) dan Peraturan Walikota Medan No. peraturan pemerintah tentang larangan merokok

Didalam regulasi atau kebijakan hukum positif Indonesia telah ada yang mengatur mengenai produk tembakau ini dalam uraian berikut, 1. Sedangkan amanat Pasal 40 UU ITE menyebutkan, pemerintah wajib mencegah penyebarluasan informasi elektronik yang dilarang peraturan perundang-undangan. “Tidak boleh lagi. VALMAI ALZENA KARLA. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4276); 6. Selama ini banyak anak merokok karena paparan iklan dan pergaulan. efektif terhadap risiko asap rokok, untuk menyediakan ruang dan atmosfer yang bersih dan sehat kepada masyarakat dan 32. Telah mengatur perihal larangan merokok bagi pengendara. Baca juga: Pemerintah Akan Revisi PP untuk Larang Jual Rokok Batangan dan Atur Rokok Elektrik. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. A A A. 6. Larangan merokok (atau hukum bebas asap rokok ) adalah kebijakan publik, termasuk hukum pidana dan. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta . Pada Bagian Kedua tentang Ruang Lingkup Pasal 2 disebutkan, ruang lingkup yang diatur dalam Perda ini meliputi: penyelenggaraan KTR, larangan dan kewajiban, sanksi administratif, tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota, peran serta masyarakat, penyidikan, dan ketentuan pidana. a. Pasal 2 Cukup jelas. (2) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai berikut : a. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); 6. Merujuk pada undang – undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kita bisa menemukan terdapat 7 area / tempat dimana para perokok dilarang menikmati aktivitas kegemarannya. Aturan Kawasan Tanpa Rokok Tak Efektif Tanpa Konsistensi Pemerintah. 35 Tahun 2014, sebagai peraturan pelaksana teknis implementasi Perda KTR merupakan kebijakan hukum yang baru dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau. PENGUMUMAN TENTANG PELAKSANAAN WISUDA KE-71 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA SEMESTER GENAP TA. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ini terbukti dari banyaknya tulisan Dilarang Merokok di Kantor-kantor baik Pemerintah maupun swasta, tempat keramaian umum, seperti stasiun kereta api. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan. BandungBergerak. 17. Perda No 75 Tahun 2005 tentang larangan merokok di tempat umum sepertinya tidak mendapat respon dari masyarakat. 88/2010 tentang Larangan. Tidak hanya bagi pengendara sepeda motor, larangan merokok saat berkendara juga berlaku pada pengemudi mobil. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan. Rencana tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang telah ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 23 Desember 2022. PD-KEMD, Ph. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Gubernur DKI jakarta tahun 2005, sutiyoso menetapkan sebuah kebijakan baru tentang larangan merokok di tempat umum. Tepat pada tanggal 11 Oktober 2010, DPRD bersama-sama Walikota Tangerang menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang : a. mengkampanyekan mengenai bahaya dari rokok. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan rencananya bakal melarang penjualan rokok batangan. memiliki aturan yang melarang iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau secara menyeluruh. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya atau. Pasal 18 ayat (6). Meskipun sudah ada beberapa UU yang mengatur mengenai iklan, promosi, dan sponsor seperti UU No. Di tengah upaya tersebut, negara-negara di Asia Tenggara. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. TENTANG. 5. tidak, advokasi tentang larangan merokok di ruang publik ini akan menjadi lebih efektif. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019. 2. 04. Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok (KTR). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barangsiapa yang merokok di tempat umum, akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar Rp50. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SERANG, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Sanksi Akan Dikeluarkan". ID, JAKARTA-- Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang penjualan rokok eceran atau batangan pada tahun depan mendapat penolakan keras dari pelaku usaha. Menurut Jokowi, larangan penjualan rokok batangan untuk menjaga kesehatan masyarakat. CO, Jakarta - Pemerintah Malaysia menerapkan peratuan baru tentang larangan merokok. Regulasi pengendalian masalah merokok di Indonesia ada dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh Badan Legislatif maupun peraturan yang dikeluarkan oleh Badan. mengedarkan rokok baik secara langsung maupun tidak langsung 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276); 13. Menyadari bahaya rokok terhadap kesehatan jantung, dipandang perlu untuk membuat regulasi yang ketat tentang larangan merokok di tempat umum di seluruh. Akibat peraturan dan larangan yang ketat serta denda yang cukup besar bagi orang yang kedapatan merokok di tempat umum,. 000. 278, TLN No. dari rokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan; Mengingat : 1. Kepastian akan adanya peraturan pemerintah soal larangan penjualan rokok secara batangan itu tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 tentang Larangan Merokok; 3. Pelarangan rokok pertama kali dicanangkan di bus, bioskop dan teater pada bulan September 1970. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan. Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan KTR di Kabupaten Pati perlu segera disahkan. Judul. "Jadi, perokok tidak boleh merokok di tempat umum. 010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu,. 15. 25 Tahun 2022, yang diteken pada 23 Desember 2022. pemerintah kabupaten lumajang. Kewajiban itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau bagi Kesehatan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN. namun baru berlaku efektif Selasa (24/06). 3. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok; 16. com, Senin (7/6/2021). bahwa untuk melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dalam permenkes tersebut, salah satu poin. Melalui. E. Stasiun TV. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan para pemilik, pengelola, manajer, pimpinan, dan penanggungjawab Kawasan Tanpaperaturan tegas terkait rokok, yang salah satunya adalah peraturan mengenai KTR (Kawasan Tanpa Rokok). Peraturan Pemerintah (PP) NO. Unda ng - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan ini yaitu Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 50 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum kawasan dilarang merokok. Pemerintah Kota Bandung telah mengesahkan Perda Nomor 04/2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok. 82/2018: Inilah Aturan Penggunaan Pajak Rokok Untuk Mendukung BPJS Kesehatan 21 September 2018 Dilihat: 3873. Hal ini diumumkan langsung Menteri Kesehatan Khairy Jamaluddin. (2). PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN. Mengingat: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor. Peraturan Pemerintah yang telah disahkan adalah PP Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan T. Gubernur DKI jakarta tahun 2005, sutiyoso menetapkan sebuah kebijakan baru tentang larangan merokok di tempat umum. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3971). Peraturan larangan merokok tersebut tertuang dalam SK Dekan Nomor 928/KET/XII/2007 mengenai peraturan larangan merokok di lingkungan FIK UMS sejak tahun 2007. / Peraturan Perundang-undangan. 6. Facebook Twitter Telegram. Lewat. Ridho menjelaskan, sesuai dengan narasi diksi yang disebutkan dalam pasal 152 UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Larangan penjualan rokok ini didasarkan pada salinan Keputusan Presiden No. Sejumlah aturan tersebut yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara Jakarta, Peraturan Gubernur (Pergub). c. Oleh petugas mereka didata dan diberi pemahaman terkait perda larangan merokok di kawasan tanpa asap rokok. telah menerapkan peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok. 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan yang didalamnya dijelaskan secara singkatBerikut adalah isi Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bukan format asli: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. Sehubungan itu, Pejabat Kesihatan Pintu Masuk Antarabangsa (PKPMA) Pulau Pinang dalam satu (1) aktiviti penguatkuasaan Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau (PPKHT) 2004 telah mengeluarkan. Perpres No. “Nanti ada kawasan tanpa rokok dan kawasan yang boleh merokok. bahwa berdasarkan pertimbangan seba ga imana dimaksud dalam huruf a, perlu menetap kan Per aturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan D aerah Nomor 2 Tahun. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA SMP NEGERI 2 BUNYU, Menimbang : a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun2012 tentang Pengamanan Bahan yang MengandungZat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Kawasan tanpa rokok alias KTR adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok. Tambahan. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); 7. SALAH satu kebijakan pemerintah terhadap masalah rokok yaitu diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) no. Peringatan tentang larangan merokok di rumah sakit. Rencana ini tertuang lampiran Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program. Peraturan Pemerintah RepublikPenerapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 2 Tahun 2020 perubahan atas Perda Kota Depok Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dinilai efektif dalam mengimplementasikan larangan iklan rokok. Peraturan Pemerintah No. PEMERINTAH KOTA BANDUNG. TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA ROKOK ELEKTRIK DAN HASIL PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA; a. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan UU No. Sejak tahun 1999, melalui PP 19/2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan, IndonesiaPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan rencana melarang penjualan rokok batangan atau eceran untuk menjaga kesehatan masyarakat. 19 T ahun 2003 tentang. Rencananya, aturan tersebut tertuang dalam peraturan yang bakal disusun pemerintah di 2023. 2 Tahun 2005 Tentang Larangan Merokok di Ruang Publik. Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok merupakan langkah untuk melindungi masyarakat dari. 000. Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang KTR, Kewajiban dan Larangan dari Setiap Orang, Pemimpin dan Penanggung Jawab, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan. Ilustrasi (FOTO ANTARA) Palembang (ANTARA Sumsel) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan membuat Peraturan Daerah tentang larangan merokok di tempat umum sesuai permintaan Menteri Kesehatan beberapa waktu lalu. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Indonesia, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Jakarta, CNBC Indonesia - Penjualan rokok batangan atau ketengan akan dilarang pemerintah. Pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan Undang‑undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. “Mereka yang merokok dirumah sama dengan mencelakakan kesehatan anak dan istri”, tegas Prof. Poster larangan merokok di rumah sakit. Telah mengatur perihal larangan merokok bagi pengendara. "Surat edaran Wali Kota Samarinda tentang larangan merokok bagi PNS dan nonPNS di tempat kerja di lingkungan pemerintahan tersebut efektif berlaku hari ini (Kamis)," ujar Masrullah. 2018/NO. Hal ini didukung pula oleh UU 36/2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 (PP 109/2012) yang mengharuskan pemerintah daerah (pemda) menyusun Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR). sasaran dengan meningkatkan pemahaman tentang tanggung jawab bersama dalam mewujudkan KTR di lingkungan rumah sakit. Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Penanaman Modal (BUPM) berkaitan pembukaan investasi minuman keras mengandung alkohol. NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARBARU, Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14, Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan. VIVA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan seruan daerah khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok . Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau. 5/2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (KTR-KTM) di Kota Surabaya, Jatim, menuai pro kontra di kalangan masyarakat Kota Pahlawan. 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada pasal 115 (ayat 2) yang menyatakan pemerintah daerah berkewajiban untuk. Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok; 9. Makmur mengakui, di sejumlah daerah yang merupakan penghasil tembakau, penetapan KTR memang menjadi isu yang sensitif. 5. Nomor. Adapun bahasan lainnya yakni. Salah satu daerah yang mendapat penghargaan tersebut ialah Kabupaten Nias Utara. Pencabutan lampiran tersebut dilakukan untuk merespons penolakan. Dimunculkannya peraturan tentang KTR ini memiliki hal yang sama dengan undang-undang kesehatan, peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Makanan dengan bahan Zat Aditif berupa produk tembakau bagi kesehatan, dan juga Peraturan Pemerintah nomor Peraturan ini memberikan panduan tentang bagaimana membuat area khusus untuk merokok yang tidak merugikan kesehatan orang lain, terutama nonperokok. asap rokok. 2. Pemerintah telah mencoba untuk menyusun berbagai peraturan dan strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi risiko merokok salah satunya melalui UU Kesehatan No. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (L embaran Negara. Ulasan: Terima kasih atas pertanyaan Anda. Lihat Foto. Aturan Larangan Rokok di Kota Depok Dinilai Efektif JD 02 - berita depok Senin, 6 Desember 2021, 17:27 WIB. Peraturan Perundang-undangan. 8. Tweet . Sehingga pada tahun ini, aturan mengenai KTR akan kembali digalakkan. Aturan ini sebagai implementasi berlakunya Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya dengan nomor 110 Tahun 2021. Oleh kerana asap rokok itu juga sering membawa padah, diharapkan kita semua saling menghormati dan mematuhi 23 Kawasan. CATATAN: Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2015. Pemerintah juga menaikkan usia minimum bagi perokok, membuat produk tembakau lebih mahal dengan pajak yang lebih tinggi, dan melarang merokok di lebih banyak tempat. 2. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada pasal 115 (ayat 2) yang menyatakan. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Adapun sanksi dari para perokok sudah diberlakukan oleh pemerintah yang tercantum.